KONSTRUKSI PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGAN DI DPR

Abstract

Talking about the construction of the political process in the DPR, it automatically cannot be separated from the existence of political parties and elections as an important instrument of democratic politics. This paper discusses how political parties and elections become important constructions before finally a political process occurs which in fact has a lot of impacts on the creation of law products that are not responsive in character. By using descriptive analytical methods, we can conclude that the poor quality of the political process which then has a lot of impact on the creation of legislation products with non-responsive character is not enough to be solved only by efforts to petition for judicial review of the Constitutional Court. The reason is that although the Constitutional Court can test and cancel the provisions of the law as a product of the DPR, the community still loses its rights in another form, namely state money (public money) which is not insignificant used during the process of forming a law. So to avoid this, major reforms are needed for political parties and elections, because both are important instruments of democracy that are used as construction before the political process finally occurs in every process of forming laws in the DPR.

Abstrak

Berbicara tentang konstruksi proses politik di DPR, maka secara otomatis tidak bisa dilepaskan dari eksistensi partai politik dan pemilu sebagai instrumen penting politik demokratis. Tulisan ini membahas tentang bagaimana partai politik dan pemilu menjadi konstruksi penting sebelum akhirnya terjadi proses politik yang dalam faktanya banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa buruknya kualitas proses politik yang kemudian banyak berdampak pada terciptanya produk undang-undang berkarakter tidak responsive tidak cukup diselesaikan hanya dengan upaya permohonan pengujian undang-undang terhadap Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, kendati Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan membatalkan ketentuan undang-undang sebagai produk DPR, namun masyarakat masih tetap kehilangan haknya dalam bentuk yang lain, yakni uang negara (uang rakyat) yang tidak sedikit yang digunakan selama proses pembentukan suatu undang-undang. Maka untuk menghindari ini, dibutuhkan pembenahan besar-besaran terhadap partai politik dan pemilu, karena keduanya merupakan instrumen penting demokrasi yang dijadikan sebagai konstruksi sebelum akhirnya terjadi proses politik dalam setiap proses pembentukan undang-undang di DPR