Hak Kebebasan Beragama Dalam Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 Perspektif Politik Propetik
Abstract
Freedom of religion in Indonesia has become a shared commitment, this is enshrined in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, in practice there are still violations, this happens that there is an imbalance between the rules and law enforcement. So this study discusses how the freedom of diversity in the 1945 Constitution is viewed from prophetic political values; humanization (ta'muru bil ma'ruf), liberation (tanhawna 'anil munkar), and transcendence (tu'minu billah). This research is normative legal research or library research, which examines applied research through data collection or scientific writing work whose object or data collection is the library. This research concludes that the right to freedom of religion as regulated in Article 28 I paragraph 1 of the 1945 Constitution is in accordance with the spirit of the basic values ​​of prophetic politics, namely liberation, humanization and transcendence.
References
Artikel : "AS Beber 10 Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama di RI 2020" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com.
Atho Mudzhar, Intervensi Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. (google.com)
Candhra Setiawan, Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAMâ€, http://icrp.com/,
Fatmawati,(2011). Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia‟, Jurnal Konstitusi, Vol 4, No 8.
H.M. Amin Abdullah, (2011). Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan KeIndonesiaan. Yogyakarta : Makalah Training HAM.
Haryatmoko , (2010). Dominasi penuh muslihat : akar kekerasan dan diskriminasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MA RI.
Said Agil Husein Al Munawar, (2005).Fikih Hubungan antar Agama. Ciputat : Ciputat Press.
Vino Devanta Anjas Krisdanar. (2010). Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak
Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni2010.
Rifa'i, I. J. (2020). Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor. 451.7/Kep. 58-Pem. Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat. Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance, 1(1), 1-20.
