Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik
Kata Kunci:
AUPB, Pemerintahan, Pelayanan publikAbstrak
Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat umum untuk ditemukan oleh kita ditengah kehidupan sehari-hari. Khususnya hal ini berlaku pada keadaan seperrti pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini berarti bahwa pelayanan publik yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian serta cakupan dari administrative law. Disamping itu, administrative law yang saat ini ada ditengah masyarakat juga memuat adanya asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dimana asas ini menjadi tumpuan awal ataupun landasan utama bagi upaya menjalankan pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam AUPB untuk optimalisasi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normative untuk mengkaji secara hukum positif dan keetntuannya. Hasilnya ditemukan bahwa kehadiran asas umum pemerintahan yang baik jika diterapkan secara maksimal akan mampu untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang ada.
Unduhan
Referensi
Akadun. “Good Governance Dalam Otonomi Daerah.” Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities 9, no. 1 (2007). http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375.
Budisetyowati, D. A. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik. Al-Qisth Law Review, 1(1)
Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11, no. 1 (2019).
Ibad, S. (2021). Administrative law Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1).
Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). administrative law dan kebijakan pelayanan publik. nuansa cendekia. Jakarta: Gramedia.
Sefriani, Sefriani. “Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 3 (2011).
Sudrajat, T. (2009). Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Administrative law. Jurnal Dinamika Hukum, 9(2).
Susilo, Wahyu. “Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia.” Kompas, September 2018.
Tjandra, W. R. (2021). Administrative law. Jakarta: Sinar Grafika.
Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik dalam Kajian Administrative law dan Hak Asasi Manusia. Law Jurnal, 1(1).
Peraturan Hukum
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003
Undang-Undang No. 25 mengenai Pelayanan Publik tahun 2009
UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
