IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KECAMATAN SINDANGWANGI

Abstrak

Perkawinan pada usia anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun. Sebagai regulasi turunan, Pemerintah Kabupaten Majalengka menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, yang implementasinya di tingkat kecamatan menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, yang berfokus pada pengalaman subjektif para aktor dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perbup di Kecamatan Sindangwangi dilakukan melalui pendekatan adaptif dan kontekstual, di mana materi pencegahan tidak disosialisasikan secara khusus, melainkan diintegrasikan ke dalam kegiatan PKK, program KB, posyandu, Desa Sadar Hukum, serta imbauan saat akad nikah. Pembagian peran antar lembaga berjalan dengan jelas: pemerintah kecamatan berfungsi sebagai koordinator dan pengawas, KUA sebagai garda terdepan dalam pemeriksaan usia dan edukasi keagamaan, PLKB sebagai pendamping teknis dalam kesehatan reproduksi dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), serta pemerintah desa dan tokoh agama sebagai fasilitator di tingkat masyarakat. Program unggulan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan terstruktur oleh DP3AKB, program PUP dan ElSIMIL oleh PLKB, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA, serta penyuluhan kontekstual melalui media digital dan forum keagamaan. Meskipun masih ditemukan 2 kasus perkawinan usia anak pada tahun 2022, kolaborasi lintas sektor yang berjalan secara sinergis telah menciptakan ekosistem pencegahan yang komprehensif.